Wartakontras.com, Kampar— Setelah warga Rimbo Panjang bertahun-tahun merasa gelisah akibat perilaku oknum yang membuang sampah sembarangan, Pemerintah Desa Rimbo Panjang akhirnya mengambil langkah tegas. Kepala Desa Rimbo Panjang, Ben Zainal Arifin, menerbitkan Surat Edaran Nomor 140 tanggal 12 Oktober 2026 tentang larangan membuang sampah sembarangan. Langkah ini disambut warga sebagai solusi yang sudah lama dinantikan.

📋 Isi Penting Surat Edaran

Dalam edaran yang disampaikan kepada seluruh RT, warga, dan petugas kebersihan di Desa Rimbo Panjang tersebut, ditegaskan beberapa poin utama:

– Wajib: Seluruh petugas penjemputan sampah harus membuang muatannya ke TPS 3R Sahabat Bumi Rimbo Panjang, berlokasi di Jalan Raya PTP 5 Sei Galuh, KM 2, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Tambang — yang beroperasi atas kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kampar.
​
– Dilarang Keras: Membuang sampah ke TPA Muara Fajar maupun ke TPS Trans Depo Air Hitam, Kota Pekanbaru. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

Ancaman Masih Ada: Sampah “Dikirim Keluar” dan Tempat Pembuangan Ilegal

Namun di balik langkah positif ini, masih ada persoalan yang harus diwaspadai. Petugas kebersihan setempat mengungkapkan kepada wartawan bahwa saat ini masih banyak kendaraan penjemput sampah dari Kota Pekanbaru yang beroperasi di wilayah Rimbo Panjang dengan menempelkan stiker LPS Kota Pekanbaru. Alih-alih ditangani dengan benar, sampah yang dikumpulkan justru dibuang kembali ke wilayah Kota Pekanbaru — bahkan ada yang dikirim ke lokasi pembuangan sampah ilegal di Jalan Bupati, Desa Tarai Bangun — tempat yang sebelumnya pernah disidak oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Sampah warga kita diangkut, tapi dibuang di tempat yang salah, bahkan ke lokasi yang sudah jelas ilegal. Ini yang membuat warga resah,” ujar seorang petugas kebersihan Rimbo Panjang.

Teguran Kades: Yang Melanggar Akan Diganti

Dikonfirmasi terpisah, Kades Ben Zainal Arifin menegaskan komitmennya menegakkan aturan tersebut:

“Bagi petugas penjemputan sampah yang tidak mengindahkan surat edaran ini, izinnya akan kami cabut dan kami serahkan kepada petugas lain yang taat aturan.”

Pengelola TPS 3R Siap Siaga

Pengelola TPS 3R Sahabat Bumi Rimbo Panjang, yang dikelola Yuliana dan Hendra, menyatakan kesiapannya mendukung program ini. Tidak hanya menyediakan tempat pembuangan yang benar, pihaknya juga menawarkan solusi pengangkutan jika ditemukan kendala:

“Jika ada kendala dengan mobil pengangkut sampah yang beroperasi di Rimbo Panjang, kami juga menyediakan armada sendiri untuk membantu mengangkut sampah warga,” tegas mereka.

📞 Informasi Layanan

Warga yang membutuhkan layanan penjemputan sampah dapat menghubungi RT setempat atau langsung menghubungi Pengelola TPS 3R Sahabat Bumi Rimbo Panjang:

– Yuliana: 0821-7493-2294
​
– Hendra: 0821-6208-5466

Langkah Pemerintah Desa Rimbo Panjang patut diapresiasi. Namun keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada konsistensi pengawasan. Jangan sampai surat edaran hanya menjadi dokumen tanpa gigi. Pengawasan bersama antara pemerintah desa, pengelola TPS, dan partisipasi aktif warga sangat diperlukan agar sampah tidak lagi menjadi masalah yang berputar tanpa ujung. Semoga langkah ini menjadi awal Rimbo Panjang lebih bersih dan sehat.***(Mrl).

Wartakontras.com, Kampar – Muncul pertanyaan serius di tengah masyarakat Perumahan Villa Selekta Mas, setelah terungkap adanya Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Abdul Hakim yang diterbitkan di atas areal jalan umum. Berkat desakan masyarakat serta penelusuran ke BPN Kampar, Camat Tambang bersama Kades Rimbo Panjang akhirnya membatalkan nomor register SKT tersebut.

Seperti diketahui, SKT nomor 012/SKT/RP/IV/2025 atas nama Abdul Hakim awalnya dibuat dengan alasan hanya sebagai syarat semenisasi jalan umum seluas 9 Meter × 498 Meter. Saat itu oknum RT bernama Panji meyakinkan perangkat desa bahwa jalan seluas 18 Meter × 793,73 Meter tersebut akan disemenisasi menggunakan anggaran Dana Pokir DPR RI, sehingga perlu SKT sebagai administrasi pendukung. Bahkan Panji berjanji kepada perangkat desa akan mengembalikan SKT untuk dimusnahkan apabila semenisasi tidak terlaksana.

Namun janji itu ternyata tidak ditepati. Beberapa hari setelah SKT selesai, muncul upaya untuk menerbitkan SKT baru atas sisa areal jalan umum tersebut atas nama pribadi Abdul Hakim. Ada keterangan bahwa oknum Satpol PP Kecamatan Tambang membawa blangko SKT dengan alasan sebagian jalan tersebut sudah menjadi milik Abdul Hakim. Hal ini sontak membuat masyarakat marah besar, karena areal tersebut jelas tercatat sebagai jalan umum di dalam site plan serta sertifikat Perumahan Villa Selekta Mas.

Masyarakat menilai terjadinya dugaan tipu muslihat yang dimulai dari oknum RT Panji, yang awalnya memanfaatkan isu semenisasi jalan untuk mendapatkan SKT, lalu berusaha mengubah status jalan umum menjadi milik pribadi Abdul Hakim. Padahal jalan tersebut merupakan hak bersama warga RT 002/RW 002/Dusun III Desa Rimbo Panjang.

Persoalan ini kemudian dilaporkan dan ditelusuri ke BPN Kampar serta Kantor Perkim Bangkinang. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa jalan Perumahan Villa Selekta Mas memang tercatat seluas 18 Meter × 793,73 Meter sebagai jalan perumahan. Akhirnya Camat Tambang menyetujui pembatalan nomor register SKT nomor 140/PEM/1960 atas nama Abdul Hakim berdasarkan surat permohonan Pemerintah Desa Rimbo Panjang tanggal 29 September 2026.

Masyarakat pun mempertanyakan bagaimana SKT yang seharusnya hanya untuk syarat semenisasi bisa berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Mereka juga mendesak agar pihak berwenang mengusut siapa saja yang terlibat dalam upaya mengubah status jalan umum tersebut. Warga berharap BPN, Camat Tambang, serta Propam/Inspektorat tidak berhenti hanya pada pembatalan nomor register saja, tetapi menelusuri akar permasalahan hingga ke oknum yang diduga berperan.

Masyarakat juga meminta agar perangkat desa lebih berhati‑hati dalam menerbitkan SKT, apalagi di atas areal yang sudah jelas berstatus jalan umum. Jangan sampai administrasi desa dijadikan alat untuk menguasai lahan yang seharusnya menjadi milik bersama warga.

Terpisah, Abdul Hakim telah dikonfirmasi melalui pesan singkat namun hingga berita ini diterbitkan belum memberikan tanggapan. Begitu pula oknum Panji dan Satpol PP Kecamatan Tambang belum memberikan penjelasan resmi terkait dugaan tersebut.***(Tim).

Wartakontras.com, Pekanbaru -Dua Tahun Prabowo-Gibran, Karhutla Riau Masih Mengancam, Restorasi Gambut Di– Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau masih menghadapi persoalan serius. Kebakaran di areal konsesi perusahaan, lemahnya restorasi gambut, hingga keterbatasan masyarakat dalam mengendalikan api di kawasan perhutanan sosial menjadi sorotan dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), Okto Yugo Setiyo, menyoroti belum optimalnya pencegahan karhutla, pemulihan ekosistem gambut, dan penegakan hukum. Sementara itu, Besta Junandi dari Perkumpulan Elang mengungkap kerentanan masyarakat pengelola perhutanan sosial akibat keterbatasan sarana pengendalian kebakaran dan risiko hukum ketika karhutla terjadi di wilayah kelola mereka.

Berdasarkan data BNPB dan analisis citra satelit Jikalahari, indikasi luas karhutla di Riau sepanjang 2026 mencapai 18.682 hektare dengan 6.447 titik hotspot. Sebanyak 68 persen kebakaran berada di lahan gambut dan 32 persen di lahan mineral.

Dari total titik panas tersebut, 1.195 titik berada di kawasan konsesi perusahaan, terdiri atas 231 titik di konsesi hutan tanaman industri (HTI) dan 964 titik di perkebunan kelapa sawit.

Jikalahari mencatat PT Diamond Raya Timber memiliki 62 titik hotspot, tertinggi pada kategori konsesi HTI. Sementara PT Tani Subur Makmur tercatat memiliki 112 titik, tertinggi pada kategori perkebunan kelapa sawit.

Temuan tersebut diperkuat investigasi lapangan Jikalahari pada 17–27 Juli 2025 di lima areal korporasi, yakni PT Arara Abadi Distrik Melako, PT Sari Lembah Subur, PT Tani Subur Makmur, PT RAPP Blok Mandau, dan PT Teguh Karsa Wana Lestari. Investigasi menemukan indikasi lahan terbakar seluas 572 hektare.

Di lokasi tersebut ditemukan bekas kebakaran pada lahan gambut dengan vegetasi sawit, akasia, dan hutan alam. Empat dari lima lokasi juga tidak ditemukan menara pantau api. Sejumlah area memperlihatkan aktivitas pembukaan atau pemanfaatan lahan setelah kebakaran.

Restorasi Gambut Belum Optimal

Okto menilai persoalan karhutla tidak berhenti pada kebakaran, tetapi juga menyangkut tanggung jawab perusahaan dalam memulihkan ekosistem yang telah rusak.

“Persoalan karhutla di Riau tidak hanya berkaitan dengan kebakaran, tetapi juga menyangkut kewajiban perusahaan dalam memulihkan ekosistem gambut. Kami masih menemukan indikasi kebakaran di kawasan konsesi, sementara upaya restorasi di sejumlah areal prioritas belum berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Okto dalam Media Briefing Karhutla 2026 di Pekanbaru, Rabu (4/11/2026).

Jikalahari bersama mitra telah memantau aktivitas 122 perusahaan hutan tanaman dan perkebunan sawit di 11 provinsi selama 2018–2025. Hasil pemantauan menemukan sejumlah persoalan, mulai dari tidak adanya restorasi di areal prioritas, pembukaan lahan pada kawasan fungsi lindung ekosistem gambut, hingga aktivitas penanaman dan pemanenan di Peta Indikatif Restorasi (PIR) gambut pasca karhutla 2015.

Kebakaran juga kembali ditemukan di sejumlah areal prioritas restorasi.

Jikalahari menilai persoalan tersebut berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang tidak dijalankan perusahaan, keterbukaan dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Usaha (RKU) yang belum memadai, serta lemahnya pengawasan terhadap restorasi gambut.

Persoalan kelembagaan restorasi turut menjadi perhatian. Badan Restorasi Gambut (BRG) dibentuk pada 2016 dan bertransformasi menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) pada 2020. Namun, pada 2024 masa tugas BRGM berakhir. Urusan restorasi dan rehabilitasi kemudian terbagi ke Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Jikalahari mempertanyakan perubahan kelembagaan tersebut di tengah masih besarnya kebutuhan pemulihan ekosistem gambut dan mangrove.

Dalam aspek penegakan hukum, Jikalahari mencatat laporan dugaan tindak pidana lingkungan hidup akibat karhutla yang disampaikan kepada Polda Riau pada 4 Agustus 2025 terhadap lima konsesi perusahaan, yakni PT Arara Abadi Distrik Rohil, PT Riau Andalan Pulp and Paper Estate Pelalawan, PT Ruas Utama Jaya, PT Perawang Sukses Perkasa Industri, dan PT Selaras Abadi Utama.

Pemantauan saat itu menemukan sekitar 179 hektare areal terbakar. Jikalahari menyebut laporan tersebut belum tuntas dan belum ada korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka.

Pada Agustus 2026, Jikalahari kembali melaporkan lima korporasi kepada Bareskrim Polri berdasarkan analisis hotspot, citra satelit Sentinel, dan verifikasi lapangan pada 15–24 Agustus 2026. Kelima perusahaan tersebut adalah PT Arara Abadi Melako, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Blok Mandau, PT Tani Subur Makmur, PT Sari Lembah Subur, dan PT Teguh Karsa Wana Lestari. Hasil pemantauan menunjukkan sekitar 572 hektare areal bekas terbakar.

“Penanganan karhutla harus diikuti dengan penegakan hukum yang transparan. Laporan dugaan tindak pidana lingkungan terhadap sejumlah korporasi harus dituntaskan agar ada kepastian hukum dan tanggung jawab terhadap pemulihan lingkungan,” katanya.

Masyarakat Perhutanan Sosial Rentan

Sementara itu, Besta Junandi dari Perkumpulan Elang menyoroti keterbatasan masyarakat pengelola perhutanan sosial dalam menghadapi ancaman karhutla. Keterbatasan tersebut meliputi sumber daya pengamanan, patroli, peralatan pemadaman, hingga pendanaan desa.

Di Kabupaten Siak, Perkumpulan Elang mengidentifikasi tiga tipologi kawasan perhutanan sosial.

Pertama, Hutan Kemasyarakatan Mekar Tani Makmur di Desa Rawa Mekar Jaya memiliki kondisi gambut relatif baik, tutupan hutan alam, dan akses terbatas. Kawasan ini tidak mengalami kebakaran.

Kedua, kawasan Kemitraan Kehutanan di Desa Dosan. Meski kondisi gambutnya telah terdegradasi dengan tutupan belukar, perkebunan, dan akasia, kawasan tersebut relatif aman dari karhutla. Akses yang diawasi ketat perusahaan serta sumber daya pengendalian kebakaran yang lebih memadai menjadi bagian dari kondisi yang ditemukan.

Ketiga, Hutan Kemasyarakatan Mekar Jaya di Desa Dayun. Kawasan yang seluruhnya berupa gambut terdegradasi ini mengalami kebakaran sekitar 30 hektare. Tutupan lahannya terdiri atas belukar, perkebunan, dan lahan kosong. Kelompok pengelola tidak memiliki sumber daya memadai untuk mengendalikan kebakaran. Dalam kasus tersebut, dua anggota kelompok tercatat menjadi tersangka.

“Pengelola perhutanan sosial masih menghadapi keterbatasan sarana, sumber daya manusia, peralatan pemadaman, hingga pendanaan untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran. Padahal, ketika kebakaran terjadi di wilayah kelola mereka, masyarakat juga harus menghadapi konsekuensi hukum,” ungkap Besta.

Ia juga menyoroti kondisi lahan kritis dan terlantar, termasuk areal sawit yang tidak terawat serta kawasan belukar yang mudah terbakar saat musim kemarau. Eksploitasi ekosistem gambut yang merupakan satu kesatuan hidrologis dengan wilayah kelola masyarakat turut meningkatkan kerentanan kawasan tersebut.

Menurutnya, pemberian akses legal melalui perhutanan sosial perlu diikuti dukungan nyata kepada masyarakat.

“Penguatan perhutanan sosial tidak cukup hanya dengan memberikan akses legal kepada masyarakat. Mereka juga membutuhkan pendampingan, dukungan sarana pengendalian kebakaran, penguatan ekonomi alternatif, serta perlindungan hukum agar mampu menjaga kawasan yang dikelolanya,” jelasnya.

35.910 Warga Riau Terdampak ISPA

Dampak karhutla juga tercermin dari persoalan kesehatan masyarakat. Data Kementerian Kesehatan per 18 Oktober 2026 yang dipaparkan Jikalahari mencatat 306.309 orang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di tujuh provinsi terdampak karhutla. Di Riau, jumlahnya mencapai 35.910 orang.

Jikalahari turut menyoroti pelaksanaan kewajiban pemerintah berdasarkan putusan gugatan warga negara atau Citizen Lawsuit (CLS) Nomor 54/Pdt.G/2016/PN.PBR.

Putusan tersebut memuat kewajiban pemerintah untuk memperkuat fasilitas kesehatan, memantau kualitas udara, menyiapkan evakuasi apabila ISPU melebihi 400, menyediakan posko darurat dan rumah oksigen, serta membebaskan biaya pengobatan bagi masyarakat terdampak kabut asap.

Namun, hasil pemantauan Jikalahari menemukan operasional posko darurat asap belum konsisten. Pada 15 September 2026, terdapat posko darurat yang belum beroperasi. Sementara pada 6 Oktober 2026, posko tersebut sudah tidak tersedia karena kualitas udara dinilai membaik.

Pemantauan terhadap lima Pos Gurindam juga menemukan ketidakpastian operasional layanan kesehatan darurat, kesinambungan rumah oksigen, kesiapan tenaga medis, serta ketersediaan obat dan peralatan. Selain itu, tidak ditemukan banner penanda layanan dan register kunjungan harian di lima pos tersebut.

Jikalahari juga mencatat 341 kasus laporan karhutla dan 196 orang dalam bagian pemidanaan tersangka oleh Polri. Sementara itu, Gakkum Kementerian Kehutanan memberikan sanksi administratif kepada 32 korporasi, terdiri atas 19 perusahaan yang dikenai pembekuan izin dan pemulihan ekosistem, delapan perusahaan dikenai pemulihan ekosistem, serta lima perusahaan dikenai pencabutan izin.

Dorong Pemulihan dan Perlindungan Masyarakat

Jikalahari dan Perkumpulan Elang mendorong penguatan pencegahan karhutla, pemulihan ekosistem, serta perlindungan masyarakat. Perkumpulan Elang menekankan perlunya peningkatan kapasitas kelompok perhutanan sosial melalui penyediaan sarana pengendalian kebakaran, pengembangan ekonomi alternatif, restorasi gambut, pemulihan lahan kritis, dan pendampingan hukum.

Sementara itu, Jikalahari meminta Presiden mengerahkan sumber daya untuk pencegahan karhutla dan pemulihan gambut, sekaligus mengevaluasi kinerja kementerian terkait. Kepada Kapolri, Jikalahari mendesak penuntasan laporan dugaan tindak pidana karhutla terhadap korporasi di Riau pada 2025 dan 2026 secara transparan.

Jikalahari juga meminta Menteri Dalam Negeri mengevaluasi kinerja Plt Gubernur Riau serta bupati dan wali kota terkait pelaksanaan Perda Riau Nomor 1 Tahun 2019 dan putusan CLS 2016. Adapun kepada Plt Gubernur Riau, Jikalahari meminta pemenuhan fasilitas perlindungan kesehatan masyarakat, mulai dari rumah aman, posko kesehatan, pendataan dan pendampingan korban, tenaga medis, obat-obatan, oksigen, hingga ruang siaga atau tenda medis yang layak.

Penanganan karhutla, menurut kedua organisasi tersebut, tidak cukup hanya dengan memadamkan api. Pengawasan perusahaan, penegakan hukum, pemulihan ekosistem, dan perlindungan masyarakat harus menjadi bagian dari upaya berkelanjutan.***(ril).

Warga Desa Baru Siak Hulu Desak Polisi Tangkap Pelaku Usaha Gudang Minyak dan Oli Kotor Ilegal Kebakaran

Wartakontras.com, Siak Hulu — Akibat bandel tetap beroperasi tanpa izin Gudang Minyak dan Oli Kotor Oli (Miko) Ilegal di Jalan Pasir Putih Kebakaran, Senin (26/10/2026) sekitar pukul 15.00 WIB. Padahal, Gudang Minyak dan Oli Kotor (Miko) Ilegal yang disebut Milik Mantan RW Setempat Didit yang berada di Jalan Pasir Putih, Dusun II, arah Boombara, Simpang Pulai, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar sudah disegel Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kampar sekitar sepuluh hari sebelum kebakaran.
“Kebakaran hebat Gudang Minyak dan oli Kotor (Miko) ilegal yang sudah disegel DLH terjadi Senin siang sekitar pukul 15.00 WIB, sap hitam membumbung tinggi menarik perhatian masyarakat sekitar dan pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut, ” ungkap Warga Desa Baru kepada wartawan, Senin (26/10/3026).
Menurutnya, Aparat Penegak Hukum (APH)harus menindak pelaku usaha ilegal pemilik gudang yang usahanya selama ini sangat merugikan masyarakat sekitar.
“Apalagi, Dinas Pemadam Kebakaran sudah sibuk memadamkan api akibat ulah pelaku usaha ilegal sehingga apinya tidak menyebar ke pemukiman masyarakat sekitar, ” beber Warga.
Berdasarkan pantauan Media ini, terlihat beberapa Tangki Penampungan oli bekas di balik seng yang sudah roboh akibat kebakaran. Mobil Pemadam Kebakaran (Damkar Kabupaten Kampar terlihat sibuk memadamkan api di gudang Miko Ilegal tersebut sekitar pukul 15.30 WIB. Sebagian pasar seng setinggi 4 meter roboh dan asap hitam tebal membumbung ke udara. Mobil Damkar berhasil memadamkan api sebelum merembes ke Pemukiman Warga sekitar.
Padahal sebelumnya, Warga di Jalan Pasir Putih, Dusun II, arah Boombara, Simpang Pulai, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, merasa terganggu dengan aktivitas gudang voli ilegal tersebut.
Pasalnya, gudang oli ilegal berpgaar seng pengolahan oli bekas yang sudah disegel pihak berwenang Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kampar ternyata masih aktif beroperasi dan mencemari lingkungan sekitar bau menyengat merugikan warga sekitar.
“Itu infonya yang saya dengar pembuatan oli palsu. Oli bekas dimasaknya. Cuma kan usaha seperti itu ngak boleh dekat pemukiman baunya menyengat dan rawan kebakaran. Aparat Penegak Hukum harus bertindak, ” ungkap Warga Dusun II Simpang Pulai yang minta namanya tak disebutkan, Jumat (16/10/2026).
Babinsa dari Koramil Siak Hulu 06 Zulkifli Butar-Butar mengaku tidak mengetahui apa yang diolahnya didalam pagar seng yang sudah disegel DLH Kabupaten Kampar tersebut.
– Sudah Disegel, Tetap Membandel Akhirnya Kebakaran
Kawasan tersebut sebelumnya sudah dipasangi papan peringatan resmi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar bertuliskan “DALAM PENGAWASAN”, yang menandakan areal itu sedang dalam proses penegakan hukum lingkungan hidup. Namun l, di lokasi yang dikelola pihak yang dikenal warga sebagai Pak Didit (yang juga menjabat sebagai Ketua RW setempat), aktivitas pengolahan oli bekas nyatanya belum berhenti.
Namun, Didit tidak menjawab konfirmasi melalui telepon dan pesan WhatsApp tidak dijawab hingga berita ini dipublikasikan terkait namanya disebut terlibat dalam usaha ilegal pengolahan Oli Bekas tersebut.
-Bau Menyengat Selimuti Pemukiman
Warga mengeluhkan dampak yang sangat mengganggu dari aktivitas yang masih berjalan itu:
“Asap tebal terlihat membubung setiap harinya, dan bau yang dihasilkan sangat menyengat. Bau itu tercium hingga ke dalam rumah, membuat pusing dan sesak napas. Kami tidak nyaman tinggal di sini.” — ungkap salah satu warga.
Pengolahan oli bekas menghasilkan asap dan bau kimia yang berbahaya bagi kesehatan, apalagi dilakukan tanpa izin dan di tengah lingkungan pemukiman warga.
⚠️ Menghalangi Penegakan Hukum adalah Pidana
Pemasangan segel dan papan pengawasan bukan sekadar simbolik. Sesuai ketentuan yang tertera pada papan Dinas Lingkungan Hidup Kampar, siapa pun yang memutus, membuang, atau merusak penyegelan yang dilakukan oleh pejabat berwenang dapat dijerat sanksi pidana berdasarkan Pasal 232 Ayat 1 KUHP, dengan ancaman penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.
Jika usaha tersebut memang sudah disegel namun tetap dipaksakan beroperasi, hal ini dapat dikategorikan sebagai penghalangan terhadap penegakan hukum.
-Warga Desak APH Tindak Tegas
Warga berharap Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Dinas Lingkungan Hidup bersama Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun ke lokasi. Warga menuntut:
– Menghentikan total aktivitas yang sudah disegel
– Memastikan segel tidak lagi diabaikan
– Menindak tegas pelanggaran sesuai peraturan yang berlaku
– Mengembalikan udara yang bersih dan sehat bagi warga sekitar
“Kami tidak menuntut yang berlebihan. Cukup kami bisa bernapas dengan udara yang bersih di rumah sendiri. Sudah disegel kenapa masih boleh beroperasi?” — tambah warga dengan penuh harapan. ***(Tim).