Wartakontras.com, Pekanbaru – Panitia Pemilihan Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Baru 2025 tak menampik dekat dengan dan bahkan melibatkan Kepala Desa Terpilih PAW Ahmad Jais yang terungkap usai Sidang tertutup di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru, Rabu (3/12/2025).
Bahkan, independensi Panlih PAW Kepala Desa Baru dibenarkan dengan melibatkan Ahmad Jais dalam persiapan Pemilihan dibanding calon-calon lain yang juga merupakan Tokoh Masyarakat.
Tak tanggung-tanggung, Panitia Pemilihan (Panlih) yang sebagian Perangkat Desa ikut disorot karena jalan-jalan ke Malaysia di tengah Pemerintah mengalami Defisit Angggaran viral baru baru ini dengan PJ Kepala Desa Baru Zakir bersama Istri dan Perangkat Desa Baru yang disebut berpihak kepada Ahmad Jais dari awal sebelum proses Pemilihan PAW Kepala Desa Baru.
“Memang, Panitia Pemilih dekat dengan beliau (M.Jais), namun kedekatan itu dalam rangka mensukseskan Pemilihan PAW Kades Desa Baru sebelum tahap pencalonan, ” ungkap Rusdianto, SH, MH Pengacara Tergugat Panitia Pemilihan (Panlih) PAW Desa Baru.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun media ini, Pengacara Panlih PAW Desa Baru didanai oleh Ahmad Jais Kades yang terpilih dalam PAW Desa Baru. Namun, hal itu justru ditampilkan oleh Panlih.
“Pengacara ini kami bayar pribadi, untuk biaya Pemilihan PAWKepala Desa Baru itu bersumber dari dana Desa sebesar Rp 51 juta, ” ungkap salah satu tergugat Panlih PAW Kepala Desa Baru.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun media ini, Kedekatan Panitia Pemilihan (Panlih) PAW Desa Baru dengan Ahmad Jais. Namun, diduga juga peran Pejabat Kepala Desa Baru Zakir yang berperan sehingga Ahmad Jais terpilih dalam proses Pemilihan PAW. Dengan imbalan, Jalan-Jalan Rombongan PJ Kades Desa Baru Zakir memboyong istri serta perangkat Kantor Kepala Desa Baru ke Negeri Jiran Malaysia di tengah Pemerintah mengalami Defisit Anggaran. Sehingga, keberangkatan mereka viral belakangan menjadi sorotan publik yang dinilai tidak memiliki empati terhadap masyarakat di tengah ekonomi masyarakat daerah sulit dan defisit anggaran yang dialami Pemerintah. ***(Tim).
