Wartakontras.com, Pekanbaru – Menkominfo Budi Arie Setiadi didesak mundur, pasalnya dinilai gagal karena peristiwa di Retas dan Tumbangnya Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) menyebabkan Indonesia terkena dampak 0,67% dari Serangan Ransomware pada Periode: 2022-2023.
Peristiwa di Retasnya PDNS di Kota Surabaya itu menyebabkan hampir semua Situs Pemerintahan di Serang dan Mayoritas Lumpuh akibat Virus tersebut.
Strategi Perlindungan Data yang Efektif dalam menghadapi Gelombang Serangan Ransomware itu adalah, mendukung seraya mendorong bapak Presiden RI, untuk Segera Mencopot Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.
Hal itu perlu dilakukan, sebagai wujudnyata Ketegasan Tanpa Ragu yang dimiliki oleh Presiden terhadap para Pembantunya yang terbukti tidak Becus dan sama sekali gagal dalam menjalankan perannya sebagai Menteri di Kementerian terkait.
Setelah ramai petisi agar Budi Arie Setiadi mundur dari Menkominfo. Kali ini, desakan agar Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya disampaikan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Tingkat I, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau, Larshen Yunus.
Menurut Alumni Sospol Universitas Riau ini, Tumbang dan di Retasnya PDNS di Kota Surabaya tidak boleh semata-mata dikaitkan dengan Serangan Ransomware di Seluruh Dunia, karena Faktanya hanya sekitar 0,67% terkena dampak, tidak sampai 1%, artinya apa? dari peristiwa ini sudah kelihatan Jelas, Kemampuan Menkominfo Budi Arie Setiadi sama sekali tidak ada, Pantas didesak untuk Mundur.
“Coba kita perhatikan!!! Justru Menkominfo Budi Arie Setiadi Menggerakkan beberapa Elemen Organisasi, termasuk ProJo untuk menghembuskan Opini Hoax, yang dalam pembelaannya Desakan Mundur itu berasal dari pemilik Situs Judi Online yang resah atas ketegasan Menkominfo, Wallahu’alam Bissawab! dasar Penjilat tingkat tinggi. Masih terngiang dalam ingatan kami, ketika Budi Arie Setiadi selaku Ketua Umum (Ketum) DPP ProJo tidak mendapatkan Jatah Kursi di Kementerian, mereka semua MERAJUK, lalu menyatakan mundur dan keluar dari barisan pendukung Jokowi, Lalu esoknya Presiden terpilih menempatkan Budi Arie Setiadi menjadi Pembantunya di Pos (Kursi) Wakil Menteri Desa (Wamendes)” ungkap Larshen Yunus dalam pernyataan Pers tertulisnya kepada Wartakontras.com, Sabtu (29/6/2024).
Ketua DPD KNPI Provinsi Riau ini katakan, bahwa Tumbangnya PDNS harus sesuai dengan Konsekuensi Kegagalan yang dilakukan Menteri terkait, dalam hal ini di Copotnya Budi Arie Setiadi dari Kursi Menkominfo RI.
“Sudahlah kawan! Jangan sebut yang macam-macam lagi, anda itu terbukti Gagal!!! Jangan perkeruh situasi ini. Anda suruh orang hembus isu Hoax, bilang serangan Bandit Judi Online, Anda bilang ini semua kerjaan dari para pihak yang kalah Pilpres tahun 2024, dasar Ngawur! kalau ngak sanggup, ya mundur saja. Jangan sampai Data Otentik terkait berbagai Proyek di Kemenkominfo yang dijalankan oleh Kelompokmu kami Bongkar! Tolong kami bapak Presiden, Segera Copot Budi Arie Setiadi dari Kursi Menkominfo” ujar Larshen Yunus.
Hingga berita ini diterbitkan, Sabtu (29/6/2024) Ketua KNPI Provinsi Riau itu mengajak semua pihak untuk tetap berjaga-jaga dan Was-Was dalam menjaga Data Pribadi di Komputer maupun Laptop masing-masing, Virus tersebut sangat merugikan, semua Akses Lumpuh akibat di Retasnya Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).
“Ini sangat keterlaluan! Itulah kalau Pos Kementerian ini dipimpin oleh orang yang tidak Faham, Stop Politik Praktis!!! Kemenkominfo Wajib di Pimpin oleh seorang Menteri yang punya Basis Keilmuan sesuai dengan yang di Butuhkan, pokoknya Wallahu’alam Bissawab” tandas Ketua KNPI Riau Larshen Yunus.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi meminta publik untuk menunggu terkait keputusan dirinya akan mundur dari jabatan Menkominfo atau tidak.
“Ya tunggu saja lah,” ujar Budi Arie di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024) malam dilansir Kompas.com.
“Ah sudah lah biar saja,” lanjut Budi yang masih menanggapi soal desakan agar dirinya mundur dari Menkominfo.
Terkait petisi yang muncul agar mundur dari Menkominfo, Budi memilih untuk tidak berkomentar. Menurutnya, itu adalah hak rakyat untuk menyuarakan keinginannya.
“”Ah no comment kalau itu, itu hak masyarakat untuk bersuara,” tandasnya. ***(red/kpc).
Discussion about this post