Wartakontras.com, Rokan Hilir — Muncul pertanyaan publik yang mendesak: ke mana uang sekitar Rp1 miliar dari dana aspirasi APBN 2026 senilai Rp1,4 miliar milik Anggota DPR RI Dapil Riau I Karmila Sari? Angka tersebut disebutkan dialokasikan ke SMP Yayasan Darul Ihsan Rohil, lembaga pendidikan yang diduga dimiliki keluarga Muhajirin Siringo-ringo — aktivis yang melaporkan dugaan ijazah palsu Bupati Rokan Hilir (Rohil) Bistamam, ayah kandung Karmila Sari, ke Mabes Polri.
Pasalnya, Kepala Sekolah SMP Yayasan Darul Ihsan Rohil milik keluarga Muhajirin Siringo-ringo menerima Rp411 juta dana aspirasi Karmila Sari untuk Revitalisasi Sekolah. Sementara, Karmila Sari menyampaikan dana Aspirasi yang diterima Sekolah SMP Yayasan Darul Ihsan Rohil Milik Keluarga Muhajirin Siringo-ringo sebesar Rp1,4 miliar.
Afriadi Andika, S.H., M.H., Praktisi Hukum Asal Riau, menekankan urgensi penyelidikan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) mengingat dana tersebut bersumber dari pajak rakyat.
“Ini adalah uang rakyat. APH harus menelusuri keberadaan sisa anggaran sekitar Rp1 miliar yang tidak sesuai dengan laporan penerimaan sekolah. Kita harus mengetahui pihak mana yang memberikan keterangan tidak jujur, apakah dari Karmila Sari atau pihak kepala sekolah atau ada yang menggelapkan uang Rp 1 miliar tersebut,” ujar Afriadi.
Ia menambahkan, hasil penyelidikan akan mengungkap potensi penyalahgunaan anggaran negara dan menindaklanjuti semua pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Dua Narasi Angka yang Bertolak Belakang
Karmila Sari, politisi Golkar yang menjabat Anggota Komisi X DPR RI, menyampaikan alokasi dana aspirasi sebesar Rp1,4 miliar untuk revitalisasi sekolah SMPYayaaan Darul Ihsan Rohil tersebut. Dalam pesan WhatsApp yang dikirimkan kepada wartawan pada Selasa (17/11/2026), ia menyampaikan kecurigaan terhadap Muhajirin:
“Itu sekolah keluarganya. Kalau tak salah Rp1,4 miliar anggaran aspirasi 2026, cek saja… jangan-jangan malah Muhajirin yang mengambil uangnya. Biasanya maling teriak maling.”
Karmila kemudian menjelaskan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk niat baik untuk peningkatan fasilitas pendidikan, dan menilai Muhajirin kerap menyebarkan narasi negatif terhadap keluarganya. Ia juga menekankan agar media memverifikasi seluruh dokumen resmi ke pihak kepala sekolah.
Sementara itu, Muhajirin Siringo-ringo secara tegas membantah menerima dana sebesar Rp1,4 miliar. Ia juga menolak tuduhan menerima imbalan tutup mulut, dan menyatakan bahwa semua informasi terkait pemberian uang kepadanya adalah berita hoaks.
Keterangan lain datang dari Kepala Sekolah SMP Yayasan Darul Ihsan Rohil Dodi Irwansyah, yang menyatakan sekolah hanya menerima bantuan sebesar Rp411 juta pada akhir 2026 untuk pekerjaan revitalisasi 4 unit kamar mandi dan pagar. Ia menjamin seluruh dana telah digunakan sepenuhnya, dan dokumen laporan pertanggungjawaban (LPJ) sedang diselesaikan.
Tiga Titik Kejanggalan yang Menjadi Sorotan
Perbedaan angka ini memunculkan sejumlah pertanyaan publik:
1. Ketidaksesuaian nominal: Angka yang disampaikan Karmila Sari tidak cocok dengan laporan penerimaan resmi sekolah
2. Nilai pekerjaan yang dinilai tidak proporsional: Alokasi Rp411 juta untuk renovasi kamar mandi dan pagar dianggap melebihi skala pekerjaan umumnya
3. Status lembaga pendidikan: Yayasan tersebut baru beroperasi selama dua tahun, sehingga dinilai belum memenuhi kriteria prioritas penerima bantuan besar
Polemik Laporan Ijazah Palsu Bupati Rohil l Kembali Memanas
Kontroversi dana aspirasi ini menambah tensi perselisihan yang sudah berlangsung lama terkait dugaan ijazah SMEA/SMK palsu Bupati Bistamam. Meskipun sempat tercapai kesepakatan perdamaian pada Januari 2026, hubungan kedua pihak kembali memanas sejak Oktober 2026.
Muhajirin menyatakan ia membatalkan kesepakatan karena menilai Bupati Bistamam tidak memenuhi janji untuk menciptakan suasana kondusif di Rohil. Ia juga mengungkap masih akan membongkar sejumlah kasus lain terkait isu ijazah tersebut, dan menantang media untuk mengungkap informasi yang selama ini hanya menjadi desas-desus masyarakat.***(Tim).









