Wartakontras.com, Pekanbaru – DPRD Kota Pekanbaru menggelar rapat paripurna penandatangan kesepakatan bersama (MoU) tentang Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023, Senin (7/11/2022).
Rapat paripurna ke-8 masa sidang kesatu ini tahun 2022/2023 ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Gedung Balai Payung Sekaki.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Sabarudi ST didampingi Dua Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri SE dan Ir Nofrizal MM.
Rapat Paripurna dihadiri oleh Pj Walikota Pekanbaru Muflihun beserta Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru Muhammad Jamil, Asisten, Kepala OPD, Staf Ahli dan Camat.
DPRD Kota Pekanbaru bersama Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Muflihun menandatangani kesepakatan APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 2,699 Triliun. Jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan APBD murni tahun 2022 senilai Rp 2,560 Triliun.
Usai rapat paripurna, Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Sabarudi ST menyampaikan bahwa APBD Kota Pekanbaru tahun 2023 diprioritaskan untuk hal-hal mendasar masyarakat terutama soal banjir, sampah dan jalan berlubang.
“Ini sesuai dengan komitmen Pj Walikota Pekanbaru dan kita juga setuju, Insya Allah Banggar semuanya setuju dan kita support karena itu adalah masalah kita semua saat ini,” katanya.
Politisi PKS ini meminta kepada seluruh OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru agar mampu melakukan pendekatan ke pemerintah pusat sehingga dana APBN bisa dibawa ke daerah melalui berbagai macam program kerja yang ada di Kementerian.
“Untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Pekanbaru tidak hanya cukup dengan APBD sebesar Rp2,699 T. Karena di dalam anggaran itu ada untuk biaya gaji dan tunjangan pegawai termasuk insentif RT RW, posyandu dan lainnya. Maka dari itu, perlu penguatan di OPD-OPD agar mereka juga melakukan pendekatan ke pusat agar persoalan yang ada di Kota Pekanbaru bisa terselesaikan dengan baik,” jelas Sabarudi.
Sementara itu, Pj Walikota Pekanbaru Muflihun berharap, setelah penandatangan MoU KUA-PPAS APBD tahun 2023 sebesar Rp 2,699 Triliun ini pendapatan Pemko Pekanbaru bisa terealisasi dengan maksimal.
“Ya, mudah-mudahan penambahan angka dari tahun sebelumnya ini, pendapatan kita bisa terealisasi. Sebab, yang namanya APBD ini adalah asumsi pendapatan kita. Semoga pendapatan kita nanti bisa terealisasi, sesuai dengan kesepakatan kita pada hari ini,” ujarnya.
Muflhun menambahkan, berbagai program dan bantuan kemasyarakatan juga akan diprioritaskan dalam APBD tahun 2023.
“Selain banjir, sampah dan jalan berlubang, program pemerintah pusat ada juga kita laksanakan. Selanjutnya, program stunting, santunan kematian untuk orang meninggal, beasiswa hingga bantuan UMKM juga ada dimasukkan dalam APBD 2023,” papar Muflihun.***
Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Sabarudi ST, saat menandatangani draf kesepakatan KUA-PPAS APBD Kota Pekanbaru tahun anggaran 2023, disaksikan para Wakil Ketua DPRD, Pj Walikota dan Sekda Kota Pekanbaru.
Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Sabarudi ST sebagai pimpinan rapat paripurna saat di atas podium bersama dua Wakil Ketua, Pj Walikota dan di belakangnya Plt Sekwan DPRD Kota Pekanbaru.
Pj Walikota Pekanbaru Muflihun saat menandatangani kesepakatan KUA-PPAS APBD Kota Pekanbaru tahun anggaran 2023, disaksikan Ketua DPRD Kota Pekanbaru bersama para Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru dan Sekda Kota Pekanbaru.
Sejumlah Kepala OPD dan Forkompimda yang hadir dalam Rapat Paripurna MoU KUA-PPAS ABPD 2023.
Discussion about this post