Wartakontras.com, Kuala Selat – Kepala Desa (Kades) Kuala Selat Nurjaya,S.Pd menegaskan Komitmennya dalam menjalankan Kementerian Kehutanan mempercepat rehabilitasi mangrove di Riau melalui program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR).
Kades Nurjaya, S.Pd menegaskan M4CR di Desa Kuala Selat sudah berjalan sesuai ketentuan mendukung Program Menteri Lingkungan Hidup dan Program dijalankan Polda Riau melaksanakan program Green Policing melalui Ekspedisi Merah Putih Presisi di pesisir Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, pada 15 Agustus 2026.
Hal itu disampaikan Kepala Desa Kuala Selat, Nurjaya, S.Pd usai menerima penghargaan dari Polda Riau pada 15 Agustus 2026. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusinya dalam mendukung program pelestarian lingkungan serta menyukseskan rangkaian kegiatan Ekspedisi Merah Putih Presisi di wilayah pesisir.
Kegiatan yang dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup RI ini berfokus pada penanaman dan pemulihan hutan mangrove seluas 500 hektare guna mengatasi abrasi parah serta menjaga ruang penghidupan masyarakat pesisir.
Kepala Desa (Kades) Kuala Selat, Nurjaya, S.Pd., menegaskan komitmen kuatnya dalam menjalankan program Kementerian Kehutanan untuk mempercepat rehabilitasi mangrove di Riau melalui skema Mangroves for Coastal Resilience (M4CR). Kades Nurjaya menyatakan bahwa pelaksanaan proyek swakelola M4CR di Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, kini berjalan dengan keterbukaan informasi penuh demi menyukseskan ketahanan ekologi nasional. Langkah taktis ini diambil guna mendukung penuh program Menteri Lingkungan Hidup RI serta gerakan Green Policing yang digagas oleh jajaran Polda Riau melalui momentum Ekspedisi Merah Putih Presisi di pesisir Desa Kuala Selat pada 15 Agustus 2026. Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup tersebut berfokus pada penanaman dan pemulihan hutan mangrove seluas 500 hektare guna mengatasi ancaman abrasi parah serta menjaga ruang penghidupan masyarakat pesisir terluar Riau.
Terkait harga material bambu cerucuk pengaman gelombang yang sempat menjadi pembahasan, Kades Nurjaya memaparkan rincian teknis yang sangat logis mengenai realita rintangan alam di lapangan. Pihak pemerintah desa menjelaskan bahwa harga riil bambu yang berkisar di angka Rp8.000 hingga Rp12.000 per batang merupakan kalkulasi yang sangat ideal dan fleksibel di tingkat tapak. Angka operasional tersebut dipengaruhi secara dinamis oleh tingginya biaya pengadaan tali untuk merakit, rintangan transportasi logistik, serta perjuangan armada angkut yang harus menempuh waktu perjalanan hingga 10 hari menyusuri perairan dari wilayah Gaung menuju Kuala Selat di bawah risiko hantaman ombak besar. Penjelasan komprehensif ini meluruskan bahwa penyesuaian pagu anggaran terserap secara sah untuk membiayai operasional teknis yang sangat berat di wilayah pesisir terluar agar seluruh struktur cerucuk penahan ombak dapat tertancap sempurna demi keberhasilan tumbuh kembang mangrove.
Sejak dilantik resmi pada 18 Desember 2023 lalu, kepemimpinan Kades Nurjaya dalam kurun waktu sekitar 2 tahun 8 bulan ini terfokus pada lompatan kemajuan kawasan dan perwujudan program nyata bagi kemakmuran warga masaran lokal. Pemerintah desa tercatat sukses merealisasikan program pembangunan tanggul pemecah ombak lewat sinergi dana CSR PT Sambu, mendatangkan bantuan alat berat Kobelko dari Dinas PU, hingga puncaknya berhasil meyakinkan kementerian pusat untuk menghadirkan jajaran menteri dan Kapolda Riau ke wilayah perbatasan. Capaian masif tersebut membuktikan bahwa Desa Kuala Selat berkomitmen penuh menciptakan lapangan kerja baru (green jobs) bagi masyarakat lokal melalui pola kemitraan strategis yang bersih, rapi, dan berorientasi pada keselamatan ekosistem lingkungan hidup.
Guna mematuhi seluruh aturan regulasi kepegawaian negara secara mutlak, struktur kepengurusan Kelompok Tani Hutan (KTH) Mekar Bersama saat ini dipastikan berjalan bersih dari benturan kepentingan (conflict of interest). Jabatan ketua kelompok secara legalitas formal telah beralih sepenuhnya dari R. Nurizawati (istri kades) yang kini berstatus aktif sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) kepada figur pelaksana baru, yakni Andi Eli Supina, dengan porsi pengerjaan 32.000 bibit di atas lahan tambak komparasi keluarga yang terlaksana dengan sukses. Melalui penguatan fungsi keterbukaan informasi publik ini, pemerintah desa bersama seluruh elemen masyarakat kini fokus bahu-membahu mengawal pendistribusian paket logistik bantuan sosial beras dari jajaran kepolisian pada hari Rabu esok agar mengalir utuh dan tepat sasaran bagi warga terdampak abrasi hulu di garis pantai perbatasan Riau.***(red).
