Wartakontras.com, Pekanbaru – Bupati Rokan Hulu H. Sukiman Menghadiri Rakor Gubernur dengan Bupati/Walikota, Camat, dan Lurah se-Provinsi Riau yang dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Hotel Grand Central, Selasa (8/11/2022).
Hadir mengikuti Rakor Sekretaris Daerah Provinsi Riau, SF Hariyanto, Kapolda Riau, Irjen Pol M. Iqbal, Kepala Dinas (Kadis) PUPR Provinsi Riau, M. Arief Setiawan, Kadis Pariwisata Provinsi Riau, Roni Rakhmat, Kadis Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau, Erisman Yahya, Kemudian dari Rokan hulu Turut mendampingi Bupati Rokan Hulu, Kaban Bappeda Drs. Yusmar, M.Si, dan Inspektur Inspektorat H. Helfiskar, SH, MH.
Dalam sambutannya, Mendagri Tito menekankan agar Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Riau dapat terus menjaga kestabilan politik dan keamanannya.
Khususnya masalah keamanan, menurut Mendagri merupakan poin utama yang amat penting. Karena apapun program yang nantinya dibentuk oleh pemerintah jika stabilitas kemanan tidak kondisif maka tidak akan berjalan maksimal.
“Nomor satunya adalah politik dan keamanan. Terutama keamanan, karena kalau sudah tidak aman, mau buat program apa pun juga tidak akan bisa dieksekusi. Jadi jaga betul kondisi keamanan yang sudah bagus ini,” kata Tito.
Lebih lanjut Mendagri menuturkan terdapat enam urusan yang tidak bisa ditangani sendiri oleh Pemerintah Daerah yaitu keamanan, politik luar negeri, fiskal, moneter, agama, dan peradilan.
“Ini menjadi kunci untuk menjaga kestabilan politik dan keamanan di daerah. FKUB juga perlu diaktifkn betul. Daerah yang FKUBnya aktif, umumnya hubungan antar umat beragamanya baik,” katanya.
Untuk mengaktifkan Forum Komunitas Umat Beragama (FKUB) ini, menurutnya perlu adanya penganggaran operasional melalui APBD.
“Ini diberikan penganggaran, dianggarkan melalui APBD. Ini untuk membantu operasional mereka bergerak masuk keseluruh elemen – elemen agama supaya mendorong nilai – nilai toleransi dan kebhinekaan. Anggarkan FKUB itu kuncinya,” tutupnya.
Sementara itu, Gubernur Riau (Gubri) Drs. H. Syamsuar, M.Si mengatakan Rakor ini bertujuan untuk memperkuat hubungan antar tingkatan pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan hingga kelurahan serta membahas isu terkini.
Gubri menambahkan Untuk menunjang pelaksanaan tugas camat dan lurah dalam melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan ketentraman dan ketertiban, Pemerintah Provinsi Riau telah memberikan bantuan keuangan khusus sebesar 100 juta per kecamatan.
“Dan insyallah pada tahun 2023 kami juga menyiapkan bantuan keuangan khusus untuk kelurahan” ujarnya Syamsuar dalam keterangan tertulis di laman FBnya.***(ril/yan).
Discussion about this post