Berlaku Hari Ini, Tanpa Pengecualian Meski Punya Barcode
Wartakontras.com, Kampar— Penerapan kebijakan pembatasan BBM Solar bersubsidi di SPBU Nomor 14284699, Jalan Kubang Raya, Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, resmi dimulai hari ini, Sabtu (21/11/2026). Al hasil, Sopir Pengangkutan Dumptruk dipersulit untuk mendapatkan BBM Jenis Solar Subsidi.
Manajer SPBU, Atang, menjelaskan aturan yang tertuang di Surat Edaran Gubernur Riau berlandaskan surat resmi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor T‑609/MG.05/BPH/2023 tanggal 21 November 2023 bertema Pengendalian Kuota Jenis BBM Tertentu Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan Pertalite.
Surat edaran Gubernur Riau yang diterima pihak SPBU empat hari lalu sudah disosialisasikan kepada para sopir dumptruk dan pelanggan pengangkut sebelum masa pemberlakuan. Dua poin inti yang dijalankan tanpa pengecualian — bahkan apabila kendaraan sudah dilengkapi barcode pendaftaran:
1. Poin Ketiga: Seluruh kendaraan milik badan usaha pertambangan, baik milik sendiri maupun disewa pihak ketiga, dilarang mengisi Solar bersubsidi, baik dalam kondisi bermuatan hasil tambang maupun kosong.
2. Poin Keempat: Semua kendaraan dengan jumlah roda lebih dari enam unit yang mengangkut hasil perkebunan dan kehutanan, baik bermuatan maupun kosong, juga dilarang menggunakan Solar bersubsidi.
“Jadi, Kami hanya menjalankan Surat Edaran Gubernur Riau yang mulai berlaku hari ini. Pengisian Poin ketiga dan keempat jelas mengacu kesana, Dumtruk tidak boleh mengisi meskipun npunya Barcode, ” ungkap Atang Manager SPBU 14284699, Jalan Kubang Raya.
Sementara itu, Sopir Pengangkutan Dumptruk Ocu menyatakan pihaknya merasakan dipersulit untuk mendapatkan solar subsidi. Padahal, Ocu menyatakan selama ini tidak ada masalah.
“Suratnya tahun 2023, kenapa sekarang baru diberlakukan, ” ujarnya.
“Tolong Kami Pak Gubernur Riau, kebijakan SE Pak Gubernur Riau sangat menyusahkan kami,” pintabOcubpwnuh Harapan.
Salah satu sopir dumptruk yang rutin mengisi bahan bakar di lokasi tersebut. Ia menyatakan masih menyesuaikan jadwal operasional kendaraannya untuk mengikuti peraturan baru.
Kebijakan ini disusun guna menjaga kuota BBM bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran, selaras dengan serangkaian peraturan perundang-undangan yang tercantum di surat BPH Migas sebagai landasan utama.***(Tim).











