Wartakontras.com, Bagansiapiapi- Direktur Utama PT SPRH (perseroda) Abdul Rahman SE seolah hilang ditelan bumi setelah namanya jadi bahan gunjingan di jagad sosial media masyarakat Rokan Hilir terkait dugaan penyalahgunaan dana PI dan CSR.
Tak tanggung tanggung, jumlah nya ditaksir hingga puluhan bahkan seratus milyar rupiah. Hal ini terus mencuat ke publik melalui unggahan akun Facebook milik Abdu Rab yang turut menyertakan bukti disetiap narasi yang diposting.
Gerah melihat lambannya penanganan kasus tersebut, pemilik akun dengan nama asli Abdul Rab ini bersama ratusan warga yang menyatakan diri sebagai masyarakat peduli nasib PT SPRH perseroda ini melakukan aksi protes di kantor kejari, bupati hingga kantor BUMD milik pemerintah kabupaten Rokan Hilir ini, Selasa (18/3/2025).
Kedatangan pengunjuk rasa dikantor BUMD ini langsung disambut Direksi Pengembangan Zulfakar beserta jajaran dan diajak duduk bersama membahas persoalan tersebut. Sayangnya, direktur utama tak ada ditempat. Dikonfirmasi melalui telepon seluler pun tak di tanggapi.
Direktur perusahaan daerah milik negeri seribu kubah ini, tercatat sedang sakit di papan keterangan kantornya. Ia seolah menghindar dari pengunjuk rasa hingga awak media. Saat dikonfirmasi pun, Rahman ogah membalasnya . Namun ha itu berbanding terbalik di Whatsapp group yang diberi nama “Warga Rohil”.
Namun dengan santainya di salah satu akun group whatsapp yang diberi nama “warga Rokan Hilir” Rahman dengan santai menjawab pertanyaan dari anggota group yang bertanya soal demo yang tenga terjadi.
“Iko demo tentang apo bag?, ” Tanya seorang anggota group tersebut.
“Demo tentang BUMD touk, atau apo koba… Sehat nyo ndak?, ” Balas Rahman enteng seolah demo yang tengah dilakukan tidak ada kaitan dengan dirinya.
Bahkan di jam yang sama dengan pertemuan yang tengah dilakukan oleh pihak perusahaan yang ia pimpinan bersama pengunjuk rasa, ia mengaku makin sehat.
Selain alergi dengan awak media, Rahman pun dituding direksi lainya selalu mengambil keputusan sendiri besama pemilik saham sebelumnya. Hal ini dikatakan Zulfakar didepan Abdul Rab dan rekan. Bahkan kepada penyidik Kejagung pun ia menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Bahwa selama ini, pencairan dana dana tersebut tak pernah melibatkan dewan direksi lainnya.
“Padahal sesuai aturan, semua keputusan itu harus persetujuan semua direksi lainnya, ” terang Zulfakar. ***(Tim).
