Wartakontras.com, Pekanbaru- Dalam mendukung peningkatan Pelayanan Pengadilan Negeri Pekanbaru lakukan penandatanganan MoU bersama Pemko Pekanbaru di Mal Pelayanan Pekanbaru (MPP) bilangan Jalan Sudirman, Selasa (12/7/2022).
Pj. Walikota Muflihun hadir bersama Kepala Pengadilan Negri Pekanbaru Dahlan S.H., M.H., Waka PN Pekanbaru Effendi S.H., Humas PN Andri Simbolon, DR Salomo Ginting S.H., M.H., Asst. I Syofaisal, Kadis DPM PTSP Akmal Khairi, Kabid dan Kasi DPM PTSP , Kasatpol PP Iwan Simatupang serta Kadis Disdukcapil Irma Nasution.
Dalam sambutanya KPN Pekanbaru Dahlan menyampaikan bahwa tenant Pengadilan Negeri Pekanbaru yang akan di buka di MPP agar memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan secara prima.
“Kami ada sistem namanya e-court yang terkoneksi langsung ke PN Pekanbaru bentuk pelayanannya adalah pendaftaran perkara bisa disini sekaligus untuk pembayaran bsa dilakukan disini”, kata DR Dahlan S.H., M.H..
“Ada dua orang pegawai yang nantinya akan bertugas di tenant PN ini dan jam kerjanya tidak full day hanya setengah hari saja, alasanya karna setengah hari lagi gunanya untuk melaporkan kegiatan dari pagi hingga siang hari di setiap harinya”, jelasnya lagi.
“Tentu saja kami mohon petunjuk kepada Pj. Walikota agar kinerja PN Pengadilan lebih prima “, ujar Ketua PN Pekanbaru.
Pj. Walikota Muflihun menyampaikan bahwa DPM PTSP ini bertujuan agar percepatan pembangunan, dan menghindari pungli-pungli dalam membantu melayani kebutuhan masyarakat Kota Pekanbaru.
“Konsep awal dari MPP merupakan pelayanan jadi kita ucapkan selamat bergabung bagi Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan ketersediaan tenant Pelayanan di MPP tentunya bertujuan mempermudah melayani masyarakat sesuai kebutuhannya “, sampai Muflihun yang sebelumnya menjabat sebagai Sekwan DPRD Riau.
“Diharapkan juga dengan adanya MPP menghindari adanya pungutan-pungutan liar yang tidak sesuai”, tutup Pj. Walikota.
Sekedar informasi Mall Pelayanan Publik Kota Pekanbaru ini telah diresmikan sekitar tiga tahun yang lalu tepatnya pada tanggal 06 Maret 2019 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Syafrudin Msi.***(fwd).
Discussion about this post